P2KP-3 Pilot Project di Bulan Juli
Pilot Project P2KP-3 Papua Maluku di kota Jayapura Papua sudah memasuki bulan ke dua sejak di mobilisasi awal bulan Juni 2006. Seperti hal nya yang tercantum dalam kontrak kerja bahwa pelaksanaan Pilot Project P2KP-3 Papua Maluku meliputi kegiatan pendampingan masyarakat melalui tahapan siklus P2KP (RKM, RK, PS, BKM, PJM Pronangkis, BLM) serta Kajian-kajian dari setiap siklus yang dilaksanakan. Kajian-kajian tersebut meliputi ; Pra Kajian, (1) Kajian Analisis Tingkat Partisipatif, (2) Kajian Analisis Aspek Akuntabilitas, (3) Kajian Aspek Transparansi, (4) Kajian Analisis Tingkat Demokratisasi (pemilu BKM), (5) Kajian Analisis Kepedulian / Kerelawanan. Seluruh kajian baik pra siklus maupun siklus semuanya melekat pada setiap tahapan siklus.
Kajian Pelaksanaan Pilot Project
1. Pra Kajian
Prakajian ini ingin mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat kelurahan sasaran (1) apakah terjadi Situasi tidak kondusif di masyarakat yang memungkinkan warga di kelurahan sasaran tidak dapat saling berinteraksi (berkomunikasi) atau berkumpul secara aman / damai ?. (2) Bagaimana sikap penerimaan dari warga setempat terhadap maksud fasilitasi program oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Beberapa pertanyaan pokok diatas yang akan melandasi pembahasan kajian sosial kelurahan sasaran seperti yang akan diuraikan dibawah ini.
Hasil pengamatan di lapangan oleh Tim Fasilitator Kelurahan baik ketika mapping sosial ataupun ketika melaksanakan sosialisasi dan RKM tingkat basis kondisi sosial masyarakat kelurahan sasaran tempat tinggalnya terkotak-kotak, masing-masing komunitas berkumpul menurut masing-masing kelompoknya terutama berdasarkan asal mereka. Misalnya dalam satu RT penduduknya mayoritas dari suku tertentu, sehingga RT atau RW nya berasal dari mayoritas asal penduduk tersebut. Kerjasama dalam satu suku sangat tinggi sehingga permasalahan dan kebutuhan seseorang dalam suku tersebut merupakan permasalahan dan kebutuhan suku, sehingga apabila ada masyarakat yang dalam suku tertentu mendapatkan masalah maka masyarakat dalam suku tersebut akan sekuat tenaga secara kompak akan membantu mengatasi permasalahan tersebut. Demikian pula apabila ada warga yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhannya dalam satu suku, maka suku tersebut akan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan warganya tersebut, misalnya untuk biaya sekolah ataupun untuk biaya pernikahan.
Kondisi tersebut merupakan modal dasar untuk menumbuh kembangkan rasa gotong royong dan kepedulian namun harus ditingkatkan bukan hanya untuk satu suku yang sama, melainkan dapat berpengaruh untuk suku lainnya atau pun untuk pendatang. Artinya modal sosial tersebut dapat dikembangkan bukan hanya untuk sukunya saja tapi untuk orang lain tanpa memandang dari suku mana, agama apa, golongan mana dll.
Modal sosial tersebut baik, namun bila dibiarkan hanya untuk kelompok/golongan/suku/agama tertentu saja dapat menyebabkan permasalahan dimasa yang akan datang. Kecemburuan dapat terjadi antara kelompok putra daerah dengan pendatang karena kesenjangan sosial ataupun karena kebijakan yang terlalu memihak kepada satu kelompok/golongan/suku/agama tertentu tanpa menghiraukan yang lainnya. Walaupun di lapangan tidak timbul gejolak-gejolak yang besar namun riak-riaknya nampak seperti putra daerah yang kurang menyukai warga pendatang karena sangat menguasai untuk hal-hal tertentu, ataupun warga pendatang yang cemburu kepada putra daerah yang mendapatkan hak keistimewaan tertentu sehingga pendatang merasa dianaktirikan dan banyak hal lainnya yang perlu mendapat perhatian khusus misalnya kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol baik itu minuman lokal maupun minuman beralkohol lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan mental warga dan meningkatnya tindakan kriminalitas. Apalagi sampai ada aparat pemerintahan yang menggunakan pakaian dinas mereka dalam keadaan mabuk, adapula aparat kelurahan yang terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut sehingga dapat mempengaruhi citra sosial dan kebijakan-kebijakan yang diambilpun kurang disenangi warganya.
Selama kegiatan pendampingan yang dilakukan Tim Fasilitator Kelurahan masyarakat dapat berkumpul secara bersama tanpa dihantui rasa was-was dan takut serta tanpa adanya tekanan dan ancaman. Mereka dapat berkumpul, berinteraksi untuk melakukan musyawarah. Masyarakat dapat menerima proses fasilitasi pemerintah melalui P2KP, karena mereka sangat menunggu dan berharap program yang di laksanakan ke daerah adalah program yang menyentuh masyarakat secara langsung dengan melibatkan masyarakat, mereka sangat merasa dihargai dan diperhatikan dengan proses pendampingan TF dengan mendatangi masyarakat sampai ke tingkat basis (RT). Selama ini masyarakat tidak merasakan hal ini, sehingga timbul di beberapa wilayah seperti di Kelurahan Bhayangkara (RW I dan RW VII), Kelurahan Gurabesi (RW VII dan RW VIII), Kelurahan Imbi (RW IV dan RW VII) ada sebagian warganya yang menanyakan P2KP dananya dari mana? Dana otsus atau bukan? Kalau dana otsus sebaiknya P2KP tidak usah melanjutkan dan lebih baik tidak ada P2KP. Setelah diberikan penjelasan bahwa program P2KP merupakan program dari pemerintah pusat dengan sumber dana dari World Bank, P2KP bukan program bagi-bagi uang, tapi merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menitik beratkan pada proses pembelajaran (edukasi) melalui tahapan siklus dan BLM hanyalah alat pembuktian proses pembelajaran yang telah dilakukan atau dengan istilah lain adalah sebagai alat praktek. BLM hanyalah sebagai dana stimulan harapannya adalah timbul kesadaran bahwa kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama sehingga tumbuh rasa empati, gotong royong serta kepedulian sehingga masyarakat dapat berkembang dan tumbuh kemandirian. Setelah diberikan penjelasan dan masyarakat mengerti bahwa program ini oleh dan untuk masyarakat, mereka mau menerima program P2KP.
2. Kajian Analisis Tingkat Partisipatif
Pelaksanaan sosialisasi awal di lokasi sasaran program pilot project P2KP-3 kota Jayapura telah menyelesaikan beberapa kegiatan yang terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat seperti Sosialisasi Awal, Sosialisasi lanjutan basis, penjaringan relawan, RKM serta pelatihan relawan. Hasil dari pelaksanaan siklus tersebut kemudian dilakukan kajian dan dibandingkan dengan standar yang ada sebagaimana tertera dalam Project Appriasal Document (PAD). Beberapa grafik di bawah ini merupakan hasil capaian berdasarkan data pada Bab III tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2.1. Kota Jayapura
Sosialisasi P2KP di Kota Jayapura dilaksanakan hari senin tanggal 19 Juni 2006 di ruang rapat Bappekot Kota Jayapura, jumlah peserta yang hadir sebanyak 32 orang terdiri dari 28 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dari hasil sosialisasi dan koordinasi dengan beberapa stakeholder kota ( Satker Propinsi Papua, Asisten Satker Propinsi Papua, Wakil Walikota Jayapura, Ka. Bappekot Jayapura, Pejabat Pembuat Komitmen Kota Jayapura, Ka. BKKBN Kota Jayapura, Ka. Dinas Statistik Kota Jayapura dll) dapat diambil kesimpulan bahwa program P2KP dapat diterima di tingkat kota. Selain telah terbentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota Jayapura, pihak kota pun telah menganggarkan dana pendampingan sebesar 10 % dari total dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk 7 kelurahan sasaran. Indikasi lainnya adalah koordinasi P2KP dengan stakeholder tingkat kota dapat berlangsung baik. Kegiatan di lapangan selalu dikoordinasikan dengan satker propinsi/Ass. Satker, Bappekot dan Pejabat Pembuat Komitmen. Satker propinsi yang diwakili Ass. Satker ataupun staff nya maupun dari pejabat pembuat komitmen selalu mengikuti kegiatan di lapangan terutama untuk tingkat kelurahan. Partisifasi aktif mereka dan Kepala Distrik sangat membantu sekali untuk keberhasilan dan kelancaran P2KP di lapangan.
2.2. Kelurahan Sasaran
Kalau kita perhatikan grafik sosialisasi awal di tiap-tiap kelurahan terlihat jumlah warga yang hadir sangat terbatas sebanyak 180 orang yang terdiri dari 131 Lk dan 49 Pr atau kalau di presentasikan kehadiran Lk sebesar 72,78 %, sedangkan Pr sebesar 27,22 %. Hal ini terjadi karena warga yang di undang hanyalah tokoh-tokoh masyarakat, begitupun jumlah perempuan yang hadir hanya 27,22 %. Setelah dilakukan sosialisasi tingkat basis dan RKM tingkat basis dan dilanjutkan dengan RKM tingkat Kelurahan terlihat jumlah warga yang hadir untuk sementara sampai tanggal 31 Juli 2006 terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 104 kali pertemuan sejumlah 3.682 orang dengan perbandingan jumlah laki-laki yang hadir sebanyak 1.783 (48,42 %) dan jumlah perempuan yang hadir sebanyak 1.906 (51,58 %). Data tersebut juga terlihat perbandingan jumlah yang hadir antara laki-laki dan perempuan pada saat sosialisasi awal 72,78 % laki-laki dan 27,22 % perempuan sedangkan setelah dilakukan sosialisasi basis dan RKM perbandingan tersebut terbalik dimana jumlah laki-laki yang hadir sebanyak 48,42 % sedangkan jumlah perempuan yang hadir lebih banyak mencapai 51,58 %. Tingkat patisifasi perempuan di tingkat basis (51,58 %) melebihi partisifasi laki-laki karena mayoritas laki-laki di tiap-tiap kelurahan adalah sebagai pegawai negri, Swasta, Wira usaha, nelayan dll, sehingga tingkat kesibukannya cukup tinggi. Hal ini sangat menggembirakan dimana keterlibatan perempuan di tingkat basis melebihi PAD sebesar 25 % dari jumlah yang hadir. Selain itu jumlah yang hadir waktu sosialisasi basis dan RKM sebanyak 3.682 atau kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk dewasa rata-rata mencapai 11,15 %. Capaian tersebut belum bisa melampaui batsan minimal yang disyaratkan PMU dan World Bank PAD yang ditetapkan sebesar 30 %, karena jumlah penduduk dewasa di ke empat kelurahan sasaran rata-rata sebanyak 8.259. Selain itu jumlah kelurahan yang sudah melaksanakan RKM tingkat kelurahan baru dua kelurahan yaitu kelurahan Gurabesi dan kelurahan Tanjung Ria.
2.2.1. Kelurahan Bhayangkara
Kelurahan Bhayangkara sampai laporan ini dibuat belum dapat melaksanakan RKM kelurahan hal ini disebabkan karena jadwal yang telah disepakati waktu penyususnan RKTL waktu sosialisasi awal di kelurahan tidak juga dibuat, sedangkan jadwal yang dibuat oleh Tim fasilitator banyak yang tidak dapat dilaksanakan sehingga TF melakukan jemput bola ke Ketua RW dan RT karena kepala kelurahan tidak dapat menggkoordinir para ketua RW dan RT nya untuk penjadwalan ulang. Sampai laporan ini ditulis sosialisasi basis dan RKM basis sudah berjalan sebanyak 24 kali dengan jumlah warga yang hadir sebanyak 702 jiwa terdiri dari 375 jiwa laki-laki dan 327 jiwa perempuan.
Bila dibandingkan dengan PAD 30 % untuk kehadiran warga yang mengikuti sosialisasi dari jumlah penduduk dewasa maka kelurahan Bhayangkara total kehadiran warganya sebanyak 702 jiwa (9,77 %) masih kurang dari PAD. Sedangkan jumlah kehadiran perempuan sebanyak 327 jiwa (46,58 %) dari jumlah hadir. Begitupun partisifasi keluarga miskin jumlah yang hadir sebanyak 467 jiwa (66,52 %). Kalau dilihat dari jumlah kehadiran warga partisifasi perempuan dan keluarga miskin kelurahan Bhayangkara dapat melampaui batas minimal yang ditetapkan di dalam indikator (PAD).
Keterlambatan melakukan RKM di tingkat kelurahan dikarenakan hal tersebut diatas seperti penjadwalan ulang di tingkat basis karena jadwal yang telah disepakati Ka. Kelurahan dan TF hanya beberapa RT yang berjalan. Banyak RT dan RW yang tidak hadir ataupun terlambat hadir sehingga mereka belum sepenuhnya memahami konsep P2KP dan mereka menginginkan kembali sosialisasi dilakukan untuk ketua RW dan RT nya terlebih dahulu baru ke tingkat RT. Selain itu Kesibukan warga sangat berpengaruh kepada jumlah warga yang hadir dalam setiap pertemuan.
2.2.2. Kelurahan Gurabesi
Kelurahan Gurabesi telah melaksanakan RKM tingkat kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2006 di kantor kelurahan. Hal ini dikarenakan antusias masyarakat yang begitu tinggi terhadap program P2KP. Frekwensi pertemuan warga sampai 30 kali bahkan ada beberapa RT yang meminta pertemuan (sosialisasi dan RKM) sampai tiga kali karena warga yang belum puas terutama yang belum hadir pada sosialisasi yang pertama di RT tersebut mengundang lagi faskel untuk memberikan sosialisasi demikian pula warga yang belum dating pada kesempatan yang kedua mengundang lagi faskel untuk memberikan sosialisasi seperti di RT 03 RW VIII. Antusiasme warga dan kesulitan warga untuk berkumpul pada waktu tertentu dengan RT-RT lainnya dalam satu RW karena kesibukan warga membuat kegiatan siklus P2KP agak terlambat, RKM kelurahan baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2006. Namun bila dilihat frekwensi pertemuan, jumlah warga yang hadir, keterlibatan warga yang hadir terutama kaum wanita serta pertanyaan-pertanyaan dari warga mengenai program sangat memberikan harapan program ini dapat berjalan dengan baik dan diterima di masyarakat.
Dari 30 kali pertemuan jumlah masyarakat yang hadir sebanyak 1139 jiwa (11,27%) dari jumlah penduduk dewasa, sehingga jika dibandingkan dengan PAD yang 30 % belum dapat mencapai batas minimal. Keterlibatan wanita dalam pertemuan berjumlah 632 (55,49 %) artinya jumlah wanita yang mengikuti pertemuan melebihi jumlah pria dan PAD yang hanya 25 %. Begitupun partisifasi keluarga miskin jumlah yang hadir sebanyak 743 jiwa (65,23 %).
2.2.3. Kelurahan Imbi
Kelurahan Imbi belum dapat melaksanakan RKM tingkat kelurahan, hal ini dikarenakan peran serta aparat kelurahan (Ka. Kelurahan) belum optimal. Kegiatan di lapangan TF (Tim Faskel) harus menjadwalkan ulang dengan mendatangi RW dan RT karena Ka. Kelurahan kurang dapat berkoordinasi dengan staff di bawahnya (RW dan RT) sehingga memerlukan waktu dan kegiatan sosialisasi awal di kelurahan Imbi dilaksanakan yang terakhir (30 Juni 2006) karena jadwal yang telah disepakati akhirnya diundur Ka. Kelurahan. Walaupun frekwensi pertemuan sosialisasi basis dan penjaringan relawan di kelurahan ini baru berlangsung sebanyak 17 kali namun kehadiran warga belum mendekati batas minimal PAD yaitu sebanyak 731 jiwa (9,7 %) yang terdiri dari 362 jiwa laki-laki dan 369 jiwa perempuan. Jumlah keikutsertaan wanita melebihi jumlah laki-laki sebanyak 369 jiwa (50,48 %). Begitupun partisifasi keluarga miskin jumlah yang hadir sebanyak 580 jiwa (79,34 %). Antusias masyarakat cukup baik hal ini ditandai dengan jumlah rata-rata pertemuan sebanyak 43 jiwa, selain itu warga yang mengikuti sosialisasi sangat senang dengan adanya program ini karena sangat memperhatikan masyarakat, dengan kata lain dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat. Selain itu warga sangat senang sekali karena jarang sekali warga yang diajak langsung berkomunikasi bahkan biasanya warga hanya menerima saja apa yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2.2.4. Kelurahan Tanjung Ria
Kelurahan Tanjung Ria telah melaksanakan RKM tingkat kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2006 di kantor kelurahan. Antusias masyarakat yang begitu tinggi terhadap program P2KP sehingga frekwensi pertemuan warga sampai 33 kali. Antusiasme warga dan kesulitan warga untuk berkumpul pada waktu tertentu dengan RT-RT lainnya dalam satu RW dikarenakan kesibukan warga membuat kegiatan siklus P2KP agak terlambat, RKM kelurahan baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan juli 2006. Namun bila dilihat frekwensi pertemuan, jumlah warga yang hadir, keterlibatan warga yang hadir terutama kaum wanita serta pertanyaan-pertanyaan dari warga mengenai program sangat memberikan harapan program ini dapat diterima dengan baik dan berjalan di masyarakat.
Jumlah warga yang hadir dalam kegiatan pelaksanaan sosialisasi awal dan RKM secara keseluruhan sebanyak 1110 jiwa (13,52 %) bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dewasa, adapun batasan minimal dalam PAD sebesar 30 % dari jumlah penduduk dewasa. artinya bahwa standar kehadiran dari pelaksanaan sosialisasi awal dan RKM belum melampaui batas minimal yang diberikan. Frekwensi pertemuan warga sebanyak 34 kali atau kalau dirata-ratakan setiap pertemuan warga yang hadir berjumlah 34 jiwa. Jumlah keterlibatan wanita pada pertemuan tersebut sebanyak 578 (51,44 %) atau melebihi PAD sebesar 25 %. Partisifasi kehadiran KK miskin dalam kegiatan sosialisasi awal dan RKM memperlihatkan jumlah sebanyak 791 jiwa (71,26 %).
Kajian Pelaksanaan Pilot Project
1. Pra Kajian
Prakajian ini ingin mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat kelurahan sasaran (1) apakah terjadi Situasi tidak kondusif di masyarakat yang memungkinkan warga di kelurahan sasaran tidak dapat saling berinteraksi (berkomunikasi) atau berkumpul secara aman / damai ?. (2) Bagaimana sikap penerimaan dari warga setempat terhadap maksud fasilitasi program oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Beberapa pertanyaan pokok diatas yang akan melandasi pembahasan kajian sosial kelurahan sasaran seperti yang akan diuraikan dibawah ini.
Hasil pengamatan di lapangan oleh Tim Fasilitator Kelurahan baik ketika mapping sosial ataupun ketika melaksanakan sosialisasi dan RKM tingkat basis kondisi sosial masyarakat kelurahan sasaran tempat tinggalnya terkotak-kotak, masing-masing komunitas berkumpul menurut masing-masing kelompoknya terutama berdasarkan asal mereka. Misalnya dalam satu RT penduduknya mayoritas dari suku tertentu, sehingga RT atau RW nya berasal dari mayoritas asal penduduk tersebut. Kerjasama dalam satu suku sangat tinggi sehingga permasalahan dan kebutuhan seseorang dalam suku tersebut merupakan permasalahan dan kebutuhan suku, sehingga apabila ada masyarakat yang dalam suku tertentu mendapatkan masalah maka masyarakat dalam suku tersebut akan sekuat tenaga secara kompak akan membantu mengatasi permasalahan tersebut. Demikian pula apabila ada warga yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhannya dalam satu suku, maka suku tersebut akan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan warganya tersebut, misalnya untuk biaya sekolah ataupun untuk biaya pernikahan.
Kondisi tersebut merupakan modal dasar untuk menumbuh kembangkan rasa gotong royong dan kepedulian namun harus ditingkatkan bukan hanya untuk satu suku yang sama, melainkan dapat berpengaruh untuk suku lainnya atau pun untuk pendatang. Artinya modal sosial tersebut dapat dikembangkan bukan hanya untuk sukunya saja tapi untuk orang lain tanpa memandang dari suku mana, agama apa, golongan mana dll.
Modal sosial tersebut baik, namun bila dibiarkan hanya untuk kelompok/golongan/suku/agama tertentu saja dapat menyebabkan permasalahan dimasa yang akan datang. Kecemburuan dapat terjadi antara kelompok putra daerah dengan pendatang karena kesenjangan sosial ataupun karena kebijakan yang terlalu memihak kepada satu kelompok/golongan/suku/agama tertentu tanpa menghiraukan yang lainnya. Walaupun di lapangan tidak timbul gejolak-gejolak yang besar namun riak-riaknya nampak seperti putra daerah yang kurang menyukai warga pendatang karena sangat menguasai untuk hal-hal tertentu, ataupun warga pendatang yang cemburu kepada putra daerah yang mendapatkan hak keistimewaan tertentu sehingga pendatang merasa dianaktirikan dan banyak hal lainnya yang perlu mendapat perhatian khusus misalnya kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol baik itu minuman lokal maupun minuman beralkohol lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan mental warga dan meningkatnya tindakan kriminalitas. Apalagi sampai ada aparat pemerintahan yang menggunakan pakaian dinas mereka dalam keadaan mabuk, adapula aparat kelurahan yang terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut sehingga dapat mempengaruhi citra sosial dan kebijakan-kebijakan yang diambilpun kurang disenangi warganya.
Selama kegiatan pendampingan yang dilakukan Tim Fasilitator Kelurahan masyarakat dapat berkumpul secara bersama tanpa dihantui rasa was-was dan takut serta tanpa adanya tekanan dan ancaman. Mereka dapat berkumpul, berinteraksi untuk melakukan musyawarah. Masyarakat dapat menerima proses fasilitasi pemerintah melalui P2KP, karena mereka sangat menunggu dan berharap program yang di laksanakan ke daerah adalah program yang menyentuh masyarakat secara langsung dengan melibatkan masyarakat, mereka sangat merasa dihargai dan diperhatikan dengan proses pendampingan TF dengan mendatangi masyarakat sampai ke tingkat basis (RT). Selama ini masyarakat tidak merasakan hal ini, sehingga timbul di beberapa wilayah seperti di Kelurahan Bhayangkara (RW I dan RW VII), Kelurahan Gurabesi (RW VII dan RW VIII), Kelurahan Imbi (RW IV dan RW VII) ada sebagian warganya yang menanyakan P2KP dananya dari mana? Dana otsus atau bukan? Kalau dana otsus sebaiknya P2KP tidak usah melanjutkan dan lebih baik tidak ada P2KP. Setelah diberikan penjelasan bahwa program P2KP merupakan program dari pemerintah pusat dengan sumber dana dari World Bank, P2KP bukan program bagi-bagi uang, tapi merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menitik beratkan pada proses pembelajaran (edukasi) melalui tahapan siklus dan BLM hanyalah alat pembuktian proses pembelajaran yang telah dilakukan atau dengan istilah lain adalah sebagai alat praktek. BLM hanyalah sebagai dana stimulan harapannya adalah timbul kesadaran bahwa kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama sehingga tumbuh rasa empati, gotong royong serta kepedulian sehingga masyarakat dapat berkembang dan tumbuh kemandirian. Setelah diberikan penjelasan dan masyarakat mengerti bahwa program ini oleh dan untuk masyarakat, mereka mau menerima program P2KP.
2. Kajian Analisis Tingkat Partisipatif
Pelaksanaan sosialisasi awal di lokasi sasaran program pilot project P2KP-3 kota Jayapura telah menyelesaikan beberapa kegiatan yang terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat seperti Sosialisasi Awal, Sosialisasi lanjutan basis, penjaringan relawan, RKM serta pelatihan relawan. Hasil dari pelaksanaan siklus tersebut kemudian dilakukan kajian dan dibandingkan dengan standar yang ada sebagaimana tertera dalam Project Appriasal Document (PAD). Beberapa grafik di bawah ini merupakan hasil capaian berdasarkan data pada Bab III tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2.1. Kota Jayapura
Sosialisasi P2KP di Kota Jayapura dilaksanakan hari senin tanggal 19 Juni 2006 di ruang rapat Bappekot Kota Jayapura, jumlah peserta yang hadir sebanyak 32 orang terdiri dari 28 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dari hasil sosialisasi dan koordinasi dengan beberapa stakeholder kota ( Satker Propinsi Papua, Asisten Satker Propinsi Papua, Wakil Walikota Jayapura, Ka. Bappekot Jayapura, Pejabat Pembuat Komitmen Kota Jayapura, Ka. BKKBN Kota Jayapura, Ka. Dinas Statistik Kota Jayapura dll) dapat diambil kesimpulan bahwa program P2KP dapat diterima di tingkat kota. Selain telah terbentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota Jayapura, pihak kota pun telah menganggarkan dana pendampingan sebesar 10 % dari total dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk 7 kelurahan sasaran. Indikasi lainnya adalah koordinasi P2KP dengan stakeholder tingkat kota dapat berlangsung baik. Kegiatan di lapangan selalu dikoordinasikan dengan satker propinsi/Ass. Satker, Bappekot dan Pejabat Pembuat Komitmen. Satker propinsi yang diwakili Ass. Satker ataupun staff nya maupun dari pejabat pembuat komitmen selalu mengikuti kegiatan di lapangan terutama untuk tingkat kelurahan. Partisifasi aktif mereka dan Kepala Distrik sangat membantu sekali untuk keberhasilan dan kelancaran P2KP di lapangan.
2.2. Kelurahan Sasaran
Kalau kita perhatikan grafik sosialisasi awal di tiap-tiap kelurahan terlihat jumlah warga yang hadir sangat terbatas sebanyak 180 orang yang terdiri dari 131 Lk dan 49 Pr atau kalau di presentasikan kehadiran Lk sebesar 72,78 %, sedangkan Pr sebesar 27,22 %. Hal ini terjadi karena warga yang di undang hanyalah tokoh-tokoh masyarakat, begitupun jumlah perempuan yang hadir hanya 27,22 %. Setelah dilakukan sosialisasi tingkat basis dan RKM tingkat basis dan dilanjutkan dengan RKM tingkat Kelurahan terlihat jumlah warga yang hadir untuk sementara sampai tanggal 31 Juli 2006 terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 104 kali pertemuan sejumlah 3.682 orang dengan perbandingan jumlah laki-laki yang hadir sebanyak 1.783 (48,42 %) dan jumlah perempuan yang hadir sebanyak 1.906 (51,58 %). Data tersebut juga terlihat perbandingan jumlah yang hadir antara laki-laki dan perempuan pada saat sosialisasi awal 72,78 % laki-laki dan 27,22 % perempuan sedangkan setelah dilakukan sosialisasi basis dan RKM perbandingan tersebut terbalik dimana jumlah laki-laki yang hadir sebanyak 48,42 % sedangkan jumlah perempuan yang hadir lebih banyak mencapai 51,58 %. Tingkat patisifasi perempuan di tingkat basis (51,58 %) melebihi partisifasi laki-laki karena mayoritas laki-laki di tiap-tiap kelurahan adalah sebagai pegawai negri, Swasta, Wira usaha, nelayan dll, sehingga tingkat kesibukannya cukup tinggi. Hal ini sangat menggembirakan dimana keterlibatan perempuan di tingkat basis melebihi PAD sebesar 25 % dari jumlah yang hadir. Selain itu jumlah yang hadir waktu sosialisasi basis dan RKM sebanyak 3.682 atau kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk dewasa rata-rata mencapai 11,15 %. Capaian tersebut belum bisa melampaui batsan minimal yang disyaratkan PMU dan World Bank PAD yang ditetapkan sebesar 30 %, karena jumlah penduduk dewasa di ke empat kelurahan sasaran rata-rata sebanyak 8.259. Selain itu jumlah kelurahan yang sudah melaksanakan RKM tingkat kelurahan baru dua kelurahan yaitu kelurahan Gurabesi dan kelurahan Tanjung Ria.
2.2.1. Kelurahan Bhayangkara
Kelurahan Bhayangkara sampai laporan ini dibuat belum dapat melaksanakan RKM kelurahan hal ini disebabkan karena jadwal yang telah disepakati waktu penyususnan RKTL waktu sosialisasi awal di kelurahan tidak juga dibuat, sedangkan jadwal yang dibuat oleh Tim fasilitator banyak yang tidak dapat dilaksanakan sehingga TF melakukan jemput bola ke Ketua RW dan RT karena kepala kelurahan tidak dapat menggkoordinir para ketua RW dan RT nya untuk penjadwalan ulang. Sampai laporan ini ditulis sosialisasi basis dan RKM basis sudah berjalan sebanyak 24 kali dengan jumlah warga yang hadir sebanyak 702 jiwa terdiri dari 375 jiwa laki-laki dan 327 jiwa perempuan.
Bila dibandingkan dengan PAD 30 % untuk kehadiran warga yang mengikuti sosialisasi dari jumlah penduduk dewasa maka kelurahan Bhayangkara total kehadiran warganya sebanyak 702 jiwa (9,77 %) masih kurang dari PAD. Sedangkan jumlah kehadiran perempuan sebanyak 327 jiwa (46,58 %) dari jumlah hadir. Begitupun partisifasi keluarga miskin jumlah yang hadir sebanyak 467 jiwa (66,52 %). Kalau dilihat dari jumlah kehadiran warga partisifasi perempuan dan keluarga miskin kelurahan Bhayangkara dapat melampaui batas minimal yang ditetapkan di dalam indikator (PAD).
Keterlambatan melakukan RKM di tingkat kelurahan dikarenakan hal tersebut diatas seperti penjadwalan ulang di tingkat basis karena jadwal yang telah disepakati Ka. Kelurahan dan TF hanya beberapa RT yang berjalan. Banyak RT dan RW yang tidak hadir ataupun terlambat hadir sehingga mereka belum sepenuhnya memahami konsep P2KP dan mereka menginginkan kembali sosialisasi dilakukan untuk ketua RW dan RT nya terlebih dahulu baru ke tingkat RT. Selain itu Kesibukan warga sangat berpengaruh kepada jumlah warga yang hadir dalam setiap pertemuan.
2.2.2. Kelurahan Gurabesi
Kelurahan Gurabesi telah melaksanakan RKM tingkat kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2006 di kantor kelurahan. Hal ini dikarenakan antusias masyarakat yang begitu tinggi terhadap program P2KP. Frekwensi pertemuan warga sampai 30 kali bahkan ada beberapa RT yang meminta pertemuan (sosialisasi dan RKM) sampai tiga kali karena warga yang belum puas terutama yang belum hadir pada sosialisasi yang pertama di RT tersebut mengundang lagi faskel untuk memberikan sosialisasi demikian pula warga yang belum dating pada kesempatan yang kedua mengundang lagi faskel untuk memberikan sosialisasi seperti di RT 03 RW VIII. Antusiasme warga dan kesulitan warga untuk berkumpul pada waktu tertentu dengan RT-RT lainnya dalam satu RW karena kesibukan warga membuat kegiatan siklus P2KP agak terlambat, RKM kelurahan baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2006. Namun bila dilihat frekwensi pertemuan, jumlah warga yang hadir, keterlibatan warga yang hadir terutama kaum wanita serta pertanyaan-pertanyaan dari warga mengenai program sangat memberikan harapan program ini dapat berjalan dengan baik dan diterima di masyarakat.
Dari 30 kali pertemuan jumlah masyarakat yang hadir sebanyak 1139 jiwa (11,27%) dari jumlah penduduk dewasa, sehingga jika dibandingkan dengan PAD yang 30 % belum dapat mencapai batas minimal. Keterlibatan wanita dalam pertemuan berjumlah 632 (55,49 %) artinya jumlah wanita yang mengikuti pertemuan melebihi jumlah pria dan PAD yang hanya 25 %. Begitupun partisifasi keluarga miskin jumlah yang hadir sebanyak 743 jiwa (65,23 %).
2.2.3. Kelurahan Imbi
Kelurahan Imbi belum dapat melaksanakan RKM tingkat kelurahan, hal ini dikarenakan peran serta aparat kelurahan (Ka. Kelurahan) belum optimal. Kegiatan di lapangan TF (Tim Faskel) harus menjadwalkan ulang dengan mendatangi RW dan RT karena Ka. Kelurahan kurang dapat berkoordinasi dengan staff di bawahnya (RW dan RT) sehingga memerlukan waktu dan kegiatan sosialisasi awal di kelurahan Imbi dilaksanakan yang terakhir (30 Juni 2006) karena jadwal yang telah disepakati akhirnya diundur Ka. Kelurahan. Walaupun frekwensi pertemuan sosialisasi basis dan penjaringan relawan di kelurahan ini baru berlangsung sebanyak 17 kali namun kehadiran warga belum mendekati batas minimal PAD yaitu sebanyak 731 jiwa (9,7 %) yang terdiri dari 362 jiwa laki-laki dan 369 jiwa perempuan. Jumlah keikutsertaan wanita melebihi jumlah laki-laki sebanyak 369 jiwa (50,48 %). Begitupun partisifasi keluarga miskin jumlah yang hadir sebanyak 580 jiwa (79,34 %). Antusias masyarakat cukup baik hal ini ditandai dengan jumlah rata-rata pertemuan sebanyak 43 jiwa, selain itu warga yang mengikuti sosialisasi sangat senang dengan adanya program ini karena sangat memperhatikan masyarakat, dengan kata lain dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat. Selain itu warga sangat senang sekali karena jarang sekali warga yang diajak langsung berkomunikasi bahkan biasanya warga hanya menerima saja apa yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2.2.4. Kelurahan Tanjung Ria
Kelurahan Tanjung Ria telah melaksanakan RKM tingkat kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2006 di kantor kelurahan. Antusias masyarakat yang begitu tinggi terhadap program P2KP sehingga frekwensi pertemuan warga sampai 33 kali. Antusiasme warga dan kesulitan warga untuk berkumpul pada waktu tertentu dengan RT-RT lainnya dalam satu RW dikarenakan kesibukan warga membuat kegiatan siklus P2KP agak terlambat, RKM kelurahan baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan juli 2006. Namun bila dilihat frekwensi pertemuan, jumlah warga yang hadir, keterlibatan warga yang hadir terutama kaum wanita serta pertanyaan-pertanyaan dari warga mengenai program sangat memberikan harapan program ini dapat diterima dengan baik dan berjalan di masyarakat.
Jumlah warga yang hadir dalam kegiatan pelaksanaan sosialisasi awal dan RKM secara keseluruhan sebanyak 1110 jiwa (13,52 %) bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dewasa, adapun batasan minimal dalam PAD sebesar 30 % dari jumlah penduduk dewasa. artinya bahwa standar kehadiran dari pelaksanaan sosialisasi awal dan RKM belum melampaui batas minimal yang diberikan. Frekwensi pertemuan warga sebanyak 34 kali atau kalau dirata-ratakan setiap pertemuan warga yang hadir berjumlah 34 jiwa. Jumlah keterlibatan wanita pada pertemuan tersebut sebanyak 578 (51,44 %) atau melebihi PAD sebesar 25 %. Partisifasi kehadiran KK miskin dalam kegiatan sosialisasi awal dan RKM memperlihatkan jumlah sebanyak 791 jiwa (71,26 %).
posted by Kurnia Robi @ 5:39 PM
0 comments
